Dosen Pengampu:
H. TAMRIN MUCHSIN, S.IP. MH
Oleh: Risko Syakirin
A. Pengertian Hukum Acara Perdata
Hukum Acara Perdata adalah Peraturan hukum yang mengatur bagaimana ditegakkannya hukum perdata materiil. Dalam hal ini hukum acara perdata mengatur bagaimana cara berperkara dipengadilan, bagaimana cara mengajukan gugatan, memutuskan, pelaksanaan dari putusan dan lain sebagainya di dalam hukum perdata.
Dosen Pengampu:
HASIAH, MH.
Oleh: NUR ASIKIN
Soal UAS
1. Menurut anda, mengapa pemerintahan Kabupaten di anggap sebagai "ujung tombak" penyelenggaraan pemerintahan?
2. Bagaimana pendapat anda, dg eksistensi Pemerintahan Desa saat ini?
3. Apa yg membedakan asas tgs pembntuan dan dekontrasi?Berikan contoh bentuk penyelnggaran asas tugas pembantuan dan dekontrasi di kab.sambas.
4. Menurut anda, Dalam urusan pemerintahan pilihan, Kabupten Sambas lbih berpontesi dalam sektor apa? Sebutkan alasan anda.
Dosen Pengampu:
YA’MARDAN, SH.I., MM.
Soal UTS
1. Sebut kan apa saja sumber-sumber Pendapatan Negara ?
2. Sebutkan ada beberapa jenis hukum pajak dapat dibedakan menjadi ?
3. Apa yang dimaksud dengan pajak tidak langsung ? Berikan Contohnya
JAWAB:
Studi Kasus Hasil Putusan Pengadilan
Oleh: URAY DENO JULIARSA PUTRA
NIM 302.2018.072
Pertanyaan:
1. Apakah boleh pihak lain mengajukan Banding terhadap putusan hakim pada kasus Novel Baswedan, meskipun Jaksa Penuntut Umum sudah menerima hasil putusan pengadilan?
2. Apakah kasus Novel Baswedan termasuk unsur Trial by Press?
PENYALAHGUNAAN DANA DESA
Dosen Pengampu:
NURSYAMSIAH, MH.
Oleh: RIMA M.
A. Latar Belakang Masalah
Dengan disahkannya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa desa diberikan hak dan kewenangan untuk mengatur dirinya sendiri. Sekarang Desa tidak lagi menjadi objek pembangunan melainkan sudah menjadi subjek pembangunan dengan konsep Desa Membangun Indonesia.
LEGAL OPINI TERHADAP KASUS SENGKON DAN KARTA
OLEH: RISKO SYAKIRIN
MATA KULIAH: HUKUM ACARA PIDANA
Apa yang menimpa Sengkon dan Karta adalah salah satu sejarah kelam dunia peradilan kita. Sengkon dan Karta sering ditulis oleh para pengamat kita ketika berbicara mengenai penegakan hukum di Indonesia.
NURSYAMSIAH, MH.
Oleh: Risko Syakirin
A. Latar Belakang Masalah
Dampak Sosial dari adanya wabah Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) ditengah-tengah masyarakat sangat kompleks. Dengan ditetapkannya sebagai Pandemi Global oleh World Health Organization (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020, Pemerintah membuat berbagai macam kebijakan dan aturan yang berkaitan dengan penanganan dan pencegahan meluasnya penyebaran virus mulai dari tingkat pusat, daerah, sampai ke desa.
